Hiruk-pikuk perdebatan gelar pahlawan mantan Presiden Soeharto harus diakui menguras energi. Pro dan kontra menyeruak di publik. Apa dampaknya bagi SBY?
Elemen eksponen aktivis 1998 secara tegas menolak penganugerahan gelar pahlawan terhadap Soeharto. Bahkan, untuk menolak rencana ini, eksponen 98 juga melakukan uji materi terhadap UU No 20 Tahun 2009 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menteri Sosial Salim Assegaf al-Jufrie menegaskan pihaknya tidak punya kewenangan mencalonkan seeorang menjadi pahlawan nasional. "Jadi Kemensos tidak mencalonkan siapapun pahlawan nasional. Kalau pro dan kontra wajar, cuma asal muasalnya dari bawah," terangnya seusai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/10).
Salim menegaskan proses pengajuan gelar pahlawan, berasal dari daerah asal calon yang diajukan. Nama nominasi diproses oleh tim di tingkat provinsi kemudian diproses di tim pusat. "Yang masuk ke kita 18 calon pahlawan, yang lolos 10," katanya.
Salim menegaskan, tim yang menggodok calon pahlawan berjumah 13 orang bernaung di Dewan Gelar. Dari 13 nama tidak satupun berasal dari Kementerian Sosial. "Tidak satupun dari dalam, tapi dari luar. Menteri pun tidak dapat mengintervensi, tidak hadir, tidak mendukung agar murni tim yang menilai," cetusnya.
Posisi Kementerian Sosial, sambung Salim, hanya merekomendasikan dan meneruskan ke Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan setelah melalui Tim Peneliti dan Pengkajian di Kementerian Sosial. "Jadi Kemensos hanya merekomendasikan dan meneruskan saja," tambahnya.
Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menurut Salim, berhak untuk menolak ataupun menunda pemberian gelar pahlawan nasional. "Mereka berhak penuh untuk menolak, mengusulkan, atau mempending," ujarnya.
Salim menyebutkan, kemungkinan ditolak adalah mereka yang tidak memenuhi syarat seperti belum diseminarkan sehingga kemungkinan dipending. Jika ditolak, masih ada kesempatan satu lagi.
Sementara terpisah, Sekjen DPP PKS Anis Matta menegaskan pihaknya menganggap Soeharto memiliki jasa selama menjadi presiden Indonesia. "Kami anggap jasanya selama beliau memerintah layak dinyatakan sebagai pahlawan," ujarnya.
Namun Anis menegaskan pihaknya tidak secara resmi mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. "Tidak secara resmi seperti itu tapi kita anggap beliau layak," elaknya.
Sementara Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan berharap agar publik tidak terjebak pada orang per orang dalam menyikapi penganugerahan gelar pahlawan. "Tapi kita titik beratkan kepada bagaimana parameter itu syarat seseorang menjadi pahlawan," ujarnya yang juga Wakil Ketua DPR.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan gagasan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan bisa mencederai hati nurani rakyat. "Karena itu gagasan untuk mempahlawankan Soeharto sebaiknya ditolak," ujar Direktur Eksekutif LSI Kuskrido Ambaradhi.
LSI menemukan, publik menilai pemerintahan Soeharto dinilai tidak demokratis dengan nilai 4,68%. Di bagian lain, publik juga menganggap sebanyak 18% publik menganggap Soeharto sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam krisis ekonomi 1998.
LSI menyebutkan, klaim-klaim masyarakat yang merindukan bentuk pemerintahan seperti yang dipraktikkan Soeharto merupakan upaya melawan keinginan. "Tentunya mengkhianati aspirasi rakyat," kata Kuskrido.
Temuan survei ini bisa menjadi pertimbangan, karena bagaimanapun Dewan Gelar juga representasi dari pemerintahan SBY. Jika melihat hasil survei LSI, jelas bahwa publik menganggap Soeharto tak layak mendapat gelar pahlawan.
